Ditolak Islah, PPP Kubu Humphrey Putuskan Dukung Prabowo-Sandi [caption id="" align="aligncenter" width="640"]...
[caption id="" align="aligncenter" width="640"]
Pjs ketua Partai Persatuan pembangunan (ppp) pada muktamar, Jakarta[/caption] Berita24.com--Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diketuai oleh Humphery Djempat menyatakan sikap akan mendukung calon wakil presiden (capres) Prabowo Subianto dan calon wakil Presiden (cawapres) nomor urut 02  pada pilpres 2019 mendatang. Namun, Humphery menjelaskan kubunya ditolak islah oleh PPP hasil Mukhtamar Pondok Gede yang dipimpin oleh Romahurmuziy (Romi). Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta, Humphrey R Djemat, mengatakan hal itu, di Jakarta, Jumat (16/11), usai membacakan 10 butir rekomendasi hasil musyawarah kerja nasional (mukernas). "Sebelum melakukan Munernas III, kami sudah beberapa kali membangun komunikasi dengan PPP pimpinan Romahurmuziy, tapi tidak mendapat tanggapan positif," katanya. Humphrey mengatakan, PPP hasil Muktamar Jakarta mengusulkan agar pihaknya dapat islah dengan PPP yang dipimpin oleh Romahumurzy akan tetapi hal itu ditolak. "Bahkan, Romahutmuziy mengatakan akan melaporkan kami ke polisi jika menyelenggarakan mukernas," katanya. Selain itu, ia menambahkan bahwsa pihaknya juga meminta izin dari kepolisian akan untuk pelaksanaan muktamar di sebuah hotel di jalan Kramat raya, Jakarta, nemun pihak kepolisian tidak memberikan izin kapada Kubu Humphrey. "Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata ada surat dari PPP pimpinan Romahurmuziy, agar kepolisian tidak memberikan izin kepada kami untuk menyelenggarakan Mukernas di hotel itu," katanya. Akhirnya, mukernaspun digelar di Jalan Talang, Menteng, Jakarta (15-16/11). Dari mukernas itu menghasilkan 10 rekomendasi, satu diantaranya adalah mendukung pasangan Prabowo-sandi sebagai capres-cawapres nomor urut 02 pada pilpres 2019 mendatang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romi angkat bicara terkait dukungan PPP kubu Djan Faridz atau PPP Muktamar Jakarta kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. PPP kubu Romi mengatakan, keputusan yang diambil kubu Djan ambil tidak memiliki dasar hukum yang jelas. "Karena mereka tidak punya legal standing, tidak ada satupun sandaran yang bisa mereka gunakan," kata Sekretaris Jendral PPP kubu Romi, Arsul Sani di Jakarta, Jumat (16/11). Arsul berpendapat, kegiatan ilegal yang dilakukan kubu lawan dilakukan tak lepas untuk mencari perhatian public. "Lah kalo mau islahkan bukan dengan cara bikin ulah, cukup datang ke kantor DPP dan bicara baik-baik dengan kami, sampaikan apa maunya," kata Arsul Sani. Yu raih impian kuliahmu di kampus terbaik dengan full Beasiswa! cek disini Penulis : Yani Suryani Gambar: tirto.id Sumber : Republika.com
