Ini Alasan Facebook Ogah Hapus Iklan Politik MOST POPULAR MOST COMMENTED ...
MOST
POPULAR MOST
COMMENTED FOLLOW detikInet Home / Cyber Life / Detail berita Rabu, 31 Okt 2018 16:57 WIB Ini Alasan Facebook Ogah Hapus Iklan Politik Agus Tri Haryanto - detikInet Foto: Gettyimages/Dan Kitwood Jakarta - Dibandingkan dengan Google, Facebook jadi platform internet yang terbuka menerima iklan politik. Mengenai hal itu, Facebook memiliki jawaban tersendiri.
Seperti diketahui, iklan politik penting dalam membantu kandidat menggemakan pandangan mereka ke publik dan mendorong orang lebih aktif terlibat dalam proses politik.
Tapi, Facebook juga menyadari jika iklan politik bisa memicu sikap partisan atau justru ketakutan. Selain itu, iklan politik pun potensial bersifat manipulatif, seperti halnya iklan politik di Facebook yang disponsori pihak Rusia saat pemilu Presiden AS tahun 2016 lalu.
"Karena itu, selama setengah tahun terakhir kami berupaya mendalami lebih jauh iklan politik pada platform kami, termasuk pengajuan pertanyaan diri kami sendiri," ujar Katie Harbath, Global Politics and Government Outreach Director dalam siaran persnya, Rabu (31/10/2018).
Menghapus sebagian besar iklan politik di Facebook merupakan satu-satunya cara menjaga platform media sosial besutan Mark Zuckerberg ini terbebas dari campur tangah politik.
Di sisi lain, ada pendapat lain yang berbeda dan argumen mereka tidak semata-mata terkait pendapatan iklan. Karena pengawasan iklan seperti itu, dan proses verifikasi identitas pengiklan, justru akan menamakan banyak biaya.
Menurut Harbath, melarang iklan politik di Facebook dapat membuat persaingan tidak sehat antara politisi pilihan masyarakat dan petahana dengan dukungan dana besar.
"Belanja iklan digital umumnya lebih terjangkau dibanding iklan TV atau media massa, sehingga bisa menjadi cara ekonomis bagi kandidat dengan dana kampanye minim at au menjangkau orang lebih luas dan meningkatkan jumlah pendukungnya," tuturnya.
Setelah mempertimbangkan bahwa ternyata lebih banyak manfaat dibanding kerugiannya, Facebook pun memilih bersikukuh menerima iklan politik.
Sementara itu, Facebook juga memikirkan bagaimana agar tidak ada orang yang menyalahkan iklan politik di platform mereka.
"Kunci utama dalam hal ini adalah transparansi, karena transparansi yang lebih baik akan berpengaruh terhadap peningkatan tanggung jawab dan akuntabilitas bagi pengiklan seiring dengan berjalannya waktu," ungkap Harbath.
Tonton juga 'Kapan 'War Room' Facebook Hadir di Indonesia?':
[Gambas:Video 20detik]
(agt/rns) Berita Terkait- Keputusan Bill Gates dan Mark Zuckerberg yang Jangan Ditiru
- Kelakar Netizen 'Wisata' ke Segitiga Bermuda
- Bisa Main Game Multiplayer di Google Doodle Edisi Halloween
- Bos Google Ini Mundur Usai Terseret Kasus Pelecehan Seks
- Google Bikin Kompetisi Berhadiah Rp 380 Miliar, Seperti Apa?
- Twitter Akan Hilangkan Tombol 'Like'?
- Google Bakal Didemo Pegawai Gara-gara Kasus Pelecehan Seks
- Skandal Kebocoran Data, Facebook Hanya Didenda Rp 8,6 Miliar?
Imigran Terkaya di AS, Raup Harta Rp 732 T Berkat Teknologi (2)
detikFinanceImigran Terkaya di AS, Raup Harta Rp 732 T Berkat Teknologi (1)
detikHealthJokowi Kelepasan Sebut 'Sontoloyo', Apa Sih Kontrol Diri Itu?
detikHealthKata Ilmuwan, Status Facebook yang Begini Menandakan Gejala Depresi
detikNewsPolitik dan Kemanusiaan
detikNewsJokowi: Johannes Leimena vs Mohammad Natsir Teladan Rivalitas Politik
detikFood10 Momen Makan Sheryl Sandberg, COO Facebook yang Cantik
WolipopKenalan dengan Krystal, Wanita yang Resign dari Google Demi Jadi Selebgram
Redaksi: redaksi[at]detikinet.comInformasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com News Feed
-
Berburu Gadget dengan Harga Miring di Indocomtech 2018
Rabu, 31 Okt 2018 21:59 WIB Indocomtech kembali digelar. Bertempat di JCC, Senayan, Jakarta, Indocomtech 2018 di antaranya memberi iming-iming gadget yang dijual dengan harga miring. -
Target Pemerintah: Revisi PP 82 Disahkan Akhir 2019
Rabu, 31 Okt 2018 21:41 WIB Dokumen revisi PP 82 sudah tahap sinkronisasi, artinya telah mencapai di tahap akhir untuk dicek kembali sebelum ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo. -
Kominfo Deteksi Dua Hoax Baru Soal Lion Air JT 610
Rabu, 31 Okt 2018 21:02 WIB Hoax soal tragedi Lion Air JT 610 kembali muncul di dunia maya. Awas, jangan sampai ikut menyebarkan kabar tidak benar ini. -
Tekad G rab Jadi Lebih Tangguh Bersama Amazon dan Microsoft
Rabu, 31 Okt 2018 20:23 WIB Grab kini mulai mengadopsi layanan cloud Microsoft, juga melanjutkan kerja sama dengan Amazon. Grab memang bertekad punya sistem lebih tangguh bersama keduanya. -
Grab Akan Tambah Fitur untuk Tingkatkan Keamanan
Rabu, 31 Okt 2018 19:21 WIB Aspek keamanan, buat penumpang dan mitra driver, jadi salah satu fokus utama Grab. Peningkatan pun terus dilakukan dengan menambah fitur-fitur terkait. -
Kamera 48 Megapixel Akan Jadi Standar Ponsel Flagship 2019?
Rabu, 31 Okt 2018 19:09 WIB Samsung kini punya sensor kamera sampai 48 megapixel, menyusul Sony. Ini diprediksi bisa memicu standar baru pada sektor kamera ponsel flagship tahun depan. -
Kelola 6 Pusat R&D Jadi Tantangan Tersendiri buat CTO Grab
Rabu, 31 Okt 2018 18:40 WIB Sejak ditunjuk sebagai CTO Grab setahun lalu, Theo Vassilakis punya tantangan tersendiri. Salah satunya karena mengelola sampai 6 pusat R&D di berbagai negara. -
AS Kembali Munculkan Kasus Terkait Mata-mata dan Hacker China
Rabu, 31 Okt 2018 18:21 WIB Amerika Serikat menuding dua orang mata-mata China, plus hacker, sudah berusaha meretas perusahaan pembuat pesawat dan mencuri teknologi-teknologi rahasia. -
Innocreativation & Startup Nation Summit Digelar di Surabaya
Rabu, 31 Okt 2018 18:00 WIB Pertengahan November ini Surabaya bakal jadi tuan rumah hajatan besar di ranah kreatif digital. Ada Innocreativation dan Startup Nation Summit 2018, rek! -
Keputusan Bill Gates dan Mark Zuckerberg yang Jangan Ditiru
Rabu, 31 Okt 2018 17:47 WIB Bill Gates dan Mark Zuckerberg punya satu kesamaan yang rasanya tak pantas ditiru. Yaitu mereka sama-sama memutuskan drop out kuliah dari universitas Harvard.
ليست هناك تعليقات